Pembanguann Berbasis Pemberdayaan Masyarakat pada Komunitas Adat

Abstrak. Pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan suatu konsep perencanaan sosial yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan sikap sosial masyarakat yang termarjinalkan agar dapat menjadi lebih berdaya, yang artinya dengan kemampuannya sendiri secara bersama-sama dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial dan ekonomi di lingkungannya. Dengan menggunakan berbagai pendekatan partisipatif, yang dianggap paling sesuai pada era ‘postmodern planning’ ini, konsep pembangunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan  kesejahteraan masyarakat yang berada  pada level bawah. Konsep ini juga diterapkan dalam pembangunan masyarakat tradisional, khususnya komunitas adat, tetapi belum memberikan dampak yang berarti. Kajian ini  menggunakan literatur  yang ada  untuk menunjukkan bagaimana hasil pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat secara umum pada komunitas adat, khususnya komunitas adat di Papua. Program-program pembangunan tersebut banyak dijalankan oleh pihak pemerintah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan partisipatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan sosial yang diinginkan ini belum terlihat pada komunitas adat di Papua yang telah sekian tahun memperoleh program-program pembangunan berbasis masyarakat. Komunitas tersebut masih memiliki tingkat kesejahteraan terendah di Indonesia. Pembelajaran sosial yang diharapkan dapat terjadi dalam setiap program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif berjalan sangat lambat di Papua.   

 

Kata kunci : pendekatan pembangunan, perubahan sosial, komunitas adat       

 

Abstract. Community Based Driven Development actually is a  social planning concept with goal to change the behaviour and mind of the marginal society in other to more powerfull, meannings with their ability they can solve collectively the social and economic problems in their neighborhood. With using many participatory approaches,  the most suitable approache in the postmodern planning era, the development concept is expected to be rising the welfare of grass root community. This concepts is applied also on the  traditional community development, especially for indigenous people, but it was not yet giving the significant effets. This study is using the existing literatures, to show how the results of the community based driven development gennerally on indigenous people, especially indigenous people in Papua. Many of  those development programes were running by goverment with participatory approaches. The result of this study shows that the social change   which be wanted is not seeing on the indigenous peopole in Papua, whom had accepted the community based development programmes for years.  The community still has the lowerlevel of welfare in Indonesia. The social learning, that’s expected will be happened by doing many community based development programmes with participatory  approaches, was going too slowly in Papua.  

 

Keywords : development approache, social change, indigenous people       

Dalam bentuk .doc download di sini

 

  1. Pendahuluan

Salah satu kelompok masyarakat yang sering termarjinalkan dalam pembangunan adalah masyarakat tradisional, khususnya komunitas adat. Kelompok masyarakat tersebut jauh lebih rendah tingkat kesejahteraannya bila dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lain. Hal ini terjadi bukan hanya pada negara-negara sedang berkembang bahkan juga di negara-negara maju. Komunitas adat seperti Suku Indian di Amerika Serikat dan Suku Aborigin di Australia relatif lebih rendah tingkat kesejahteraannya bila dibandingkan dengan komunitas-komunitas lainnya di sana. Hal yang sama juga terjadi pada komunitas-komunitas adat di Indonesia, khususnya komunitas adat di Papua.

Sejak diberlakukannya otonomi khusus pada tahun 2001, Papua mempunyai kekuasaan yang lebih besar dalam mengatur jalannya pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya sendiri. Tahun 2007, Gubernur Papua, Barnabas Suebu, meluncurkan program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK) dengan tujuan memberdayakan penduduk asli Papua, yang mayoritas bermukim di kampung-kampung. Pada tahun 2008, dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk penyediaan fasilitator sebagai pendamping masyarakat dalam melakukan pembangunan, program tersebut kemudian dikenal dengan nama PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) RESPEK. Program ini telah menjangkau sekitar 87% kampung (4000 kampung) di Papua dan Papua Barat (Sari, dkk, 2011). Akan tetapi pembangunan yang berjalan selang beberapa waktu di Papua hingga kini masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk aslinya, atau komunitas adat di kampung-kampungnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua, di mana mayoritasnya merupakan penduduk asli Papua, masih yang terendah sepanjang tahun 2009-2013 bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia (BPS, 2014), selain itu proporsi desa tertinggal di Papua tidak banyak berubah sejak tahun 2011(89,5%) hingga 2014 (91,06%) (Kementerian PPN/BAPPENAS, 2015). Proses pembelajaran sosial yang diharapkan terjadi dalam pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat berjalan sangat lambat pada komunitas adat Papua sehingga belum memberikan dampak yang berarti pada saat ini.

Masih belum berdayanya komunitas adat setelah pelaksanaan program-program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat, suatu konsep pembangunan yang dianggap paling ideal saat ini, menunjukkan lambatnya proses belajar sosial dalam komunitas adat, yang diakibatkan salah satunya oleh belum tumbuhnya kesadaran kritis masyarakat tersebut. Menurut Freire, suatu kelompok masyarakat termarjinalkan akibat belum adanya kesadaran kritis dalam masyarakat tersebut. Manusia harus menggeluti dunia dan realitas dengan penuh sikap kritis dan daya cipta, harus mampu mengatasi situasi-situasi batas yang mengekangnya, tidak pasrah atau menyerah pada situasi batas tersebut, merupakan penguasa atas dirinya dan karenanya fitrah manusia adalah menjadi merdeka dan bebas. Perubahan kesadaran menjadi kritis ditunjukkan dengan adanya perubahan struktur sosial dan budaya dalam masyarakat (Freire, 2007). Menurut Friedmann, proses belajar sosial ditekankan pada dialog dan hubungan timbal balik individu-individu, yang memadukan dua macam pengetahuan, yaitu pengetahuan pribadi dan pengetahuan teoretis. Pengetahuan pribadi adalah pengetahuan mengenai kehidupan sehari-hari yang sering tidak disadari telah dimiliki manusia. Proses mengadopsi pengetahuan pribadi pada pengetahuan yang terolah dapat disebut sebagai belajar timbal balik, karena melibatkan orang-orang dengan kemampuan dan keterampilan yang berbeda untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah bersama (Friedmann, 1981). Belajar timbal balik ini dipraktekkan dalam pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif tetapi ternyata belum berhasil mempercepat proses belajar sosial pada komunitas adat di Papua.

Penggunaan pendekatan partisipatif dalam pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat memberikan kesempatan komunitas adat membangun dengan kemampuannya sendiri, salah satunya adalah menggunakan modal budaya yang mereka miliki.  Menempatkan budaya dalam perencanaan publik merupakan bagian penting dari upaya mencapai pembangunan berkelanjutan (Throsby, 2001). Budaya merupakan modal penting dalam pembangunan masyarakat, penggunaan modal budaya lokal dapat mempercepat proses pembelajaran sosial dalam pembangunan di daerah, dan setiap program pembangunan berbasis masyarakat pada masyarakat tradisional atau komunitas adat seharusnya ditekankan pada pemahaman budaya lokal terlebih dahulu. Studi-studi yang ditujukan bagi kelompok masyarakat adat  yang ada sebenarnya cenderung berorientasi pada konsep budaya Eropa/Barat sehingga pemahaman terhadap masyarakat adat harus dapat direfleksikan terlebih dahulu, karena jika tidak demikian, akan membawa masyarakat adat ini pada penindasan karena hak asasinya diabaikan (Hart, 2010; Vallance, 2011). Akan tetapi penggunaan modal budaya dalam pembangunan merupakan hal yang tidak mudah dipraktekkan karena budaya atau pengetahuan pribadi komunitas adat seringkali masih belum teradopsi dalam pengetahuan modern (pembangunan). Pihak yang paling mengetahui apa dan bagaimana modal budaya yang dimilikinya adalah komunitas adat itu sendiri tetapi apabila kesadaran kritis komunitas tersebut belum tumbuh maka proses adopsi modal budaya mereka dalam pembangunan tidak akan terjadi.

  1. Tinjauan Pustaka

2.1 Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat (community driven development) merupakan pengembangan dari konsep pembangunan berbasis masyarakat (people centered development) yang muncul sebagai reaksi atas konsep pendekatan pembangunan berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Pada abad 19 (masa industrialisasi), konsep pembangunan yang ada di dunia berorientasi pada produksi yang maksimum (pertumbuhan ekonomi). Konsep ini tidak membawa masyarakat banyak pada kesejahteraan tetapi malah memperlebar ketimpangan ekonomi di antara mereka, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang. Efek trickle down yang diharapkan dari kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi terhadap kawasan di sekitarnya tidak terjadi. Yang terjadi justru adanya ketimpangan kesejahteraan antara daerah pusat pertumbuhan ekonomi dan daerah pinggiran. Pada masa itu, perencanaan pembangunan menganut sistem top-down, yang didominasi otoritas, di mana kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengambilan keputusan dibatasi.

Diawali oleh pemikiran David C. Korten yang menyatakan pembangunan berbasis masyarakat (people centered development) adalah melihat inisiatif kreatif masyarakat sebagai sumber daya pembangunan utama dan melihat kesejahteraan mental dan spiritual masyarakat sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan, selanjutnya konsep pembangunan tersebut berkembang untuk mengisi kekurangan di mana pasar gagal memenuhi kepentingan sosial masyarakat dan institusi politik atau pemerintah juga gagal untuk menjalankan mandatnya dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya. Perspektif berbasis masyarakat ini sebelumnya telah memperoleh legitimasi dengan adanya publikasi pada tahun 1974 oleh Bank Dunia, yang merekomendasikan strategi pembangunan perdesaan difokuskan pada peningkatan akses bagi petani kecil dan pekerja pemilik lahan, air, pasar kredit dan fasilitas lain, yang dapat meningkatkan produktivitas mereka.

 

Tabel 1. Dua Paradigma Pembangunan

Dimensi Berbasis pada Produksi Berbasis pada Masyarakat
Logika Ekonomi  produksi (eksploitasi & manipulasi sumber daya alam) Ekologi manusia yang seimbang
Tujuan

 

Pertumbuhan arus barang & jasa (peningkatan jumlah & kualitas barang & jasa) Pertumbuhan manusia (Peningkatan potensi manusia)
Sistem Ekonomi Konvensional (skala besar, spesialisasi, investasi, keunggulan komparatif, interdependensi global) Swadaya (skala lokal, sistem ekologi manusia, interdependensi teritorial)
Birokrasi

 

Birokrasi besar (masyarakat diorganisasikan dlm sistem produksi yg efisien dg pengawasan terpusat) Sistem swaorganisasi (satuan-satuan organisasi berskala manusia & komunitas-komunitas swadaya)
Kriteria

 

Memperhatikan kebutuhan sistem produksi (efisiensi, memaksimalkan laju kenaikan produktivitas sistem) Memperhatikan kebutuhan masyarakat (nilai produk, partisipasi & mutu kehidupan kerja)
Teknik Sosial

 

Struktur formal, bentuk organisasi sistem komando; metode analisis keputusan bebas nilai & positivistik; pengetahuan dikembangkan berdasarkan perspektif fungsional; sistem produksi didefinsikan secara fungsional; perangkat analisis tidak mempertimbangkan manusia & lingkungan Informal, bentuk organisasi swadaya; peran individu dlm proses pembuatan keputusan dg nilai manusiawi sbg ukuran; pengetahuan dikembangkan berdasarkan perspektif teritorial; pilihan2 produksi & prestasi didasarkan pd kerangka ekologi, yaitu melibatkan manusia & menempatkannya sbg proses analisis
Proses pembuatan keputusan

 

Sentralistis; didominasi para ahli (teknokrat); tidak konsultatif; kendali pada pejabat yg tdk menanggung  akibat keputusan

 

Desentralisasi; rakyat berhak memasukkan nilai2 kebutuhan lokal dlm proses pembuatan keputusan; kendali pd rakyat yg hidupnya dipengaruhi oleh keputusan itu

          Sumber : Korten & Sjahrir, 1988

Karakteristik utama konsep pembangunan berbasis masyarakat adalah sebagai berikut (Soleh, 2014):

  • Penekanan pada lokalitas baik dalam pengertian kelembagaan, komunitas, lingkungan maupun kultur.
  • Berimplikasi pada transformatif and transactive planning, bottom up, community empowerment and participative.

 

Konsep pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat ini sebenarnya merupakan suatu bentuk perencanaan sosial dengan tujuan melakukan perubahan sosial yang terencana, yaitu perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat agar menjadi berdaya atau mampu melakukan pembangunan di lingkungannya dengan usaha sendiri secara kolektif. Berbagai pendekatan perencanaan pembangunan mendahului lahirnya pemikiran pendekatan atau strategi yang  sering digunakan dalam pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat tersebut, antara lain:  perencanaan komunikatif dari Habermas, perencanaan transaktif dari Friedmann, perencanaan advokatif dari Davidoff, dan perencanaan kolaboratif dari Healey. Pendekatan-pendekatan perencanaan tersebut muncul untuk menjawab kebutuhan perencanaan yang diperlukan oleh berbagai lapisan masyarakat pada era pasca modernisasi/industrialisasi (postmodern planning).  Berbagai pendekatan atau strategi pembangunan berbasis pemberdayaan yang dikenal saat ini antara lain pendekatan berbasis masyarakat (people centre approach) atau pendekatan partisipatif (participatory approach),  dapat dikatakan sebagai pendekatan perencanaan pragmatik pasca modernisasi atau  merupakan praktek dari teori-teori perencanaan komunikatif, transaktif, advokatif, dan kolaboratif. Pendekatan partisipatif terbaru menekankan akan pentingnya peran masyarakat sehingga para fasilitator pendamping masyarakat tersebut harus berperan sedemikian rupa, misalnya antara lain tidak menggurui, agar segala sesuatunya yang terkait dengan pembangunan harus berasal dari masyarakat itu sendiri (Kusnaka dan Hikmat, 2003). Peran yang sulit untuk dijalankan, khususnya pada komunitas adat, terlebih bila mengingat masih terbatasnya pemahaman masyarakat tersebut akan pembangunan yang umumnya bersifat modern.

 

Clearly, dkk (2003) menunjukkan berbagai pendekatan yang disebutnya sebagai pendekatan berbasis masyarakat (people-centered approaches) yang dijalankan dalam program-program pendukung penghidupan (Livelihood Support Programme) oleh FAO-PBB pada berbagai wilayah dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah : Sustainable Livelihood Approaches (SLA), Gestion de Terroirs (GT), Integral Rural Development (IRD), Farming System (FS), dan Latin America Approaches (LAA). Umumnya pendekatan-pendekatan tersebut lebih menyerupai pendekatan partisipatif pada awal perkembangannya.

Pendekatan-pendekatan lain sebagai strategi untuk melibatkan masyarakat atau yang dikenal sebagai pendekatan partisipatif, yaitu (Hikmat, 2001): (1) Participatory Rural Appraisal (PRA), (2) Participatory Research and Development (PRD), (3) Participatory Rapid Appraisal, (4) Parcipatory Assessment and Planning (PAP), (5) Participatory Technologi Development (PTD), (6) Participatory Learning Methods (PLM), (7) Participatory Action Research (PAR), & (8) Participatory Learning and Action (PLA).

Perkembangan pendekatan partisipatif dimulai dengan metode RRA (Rapid Rural Appraisal), yaitu suatu pendekatan pembangunan di daerah perdesaan dengan memahami suatu permasalahan melalui wawancara mendalam atau menggunakan kuesioner semistruktural. Sampel dalam pengambilan data kurang diperhatikan, lebih menekankan pada realitas sosial dan ekonomi pada suatu masyarakat desa. Metode PRA, salah satu pengembangan dari pendekatan partisipatif, merumuskan permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan melakukan identifikasi permasalahan, merumuskan masalah, mencari penyebab masalah, merumuskan strategi pemecahan masalah dan menyusun rencana tindak secara bersama-sama lewat diskusi kelompok (focus group discussion), daripada penggalian pendapat individu. Pada RRA, peneliti merupakan orang luar sedangkan pada PRA, peneliti adalah bagian dari masyarakat atau fasilitator (Hikmat, 2001).

Pengembangan lain dari pendekatan partisipatif adalah PAR, yang dianggap sepaham dengan ajaran Paulo Freire tentang mengubah kesadaran masyarakat menjadi kritis, karena masyarakat diasumsikan perlu terlebih dahulu dibantu dengan transfer ilmu pengetahuan terpilih dan teknik unsur mengetahui bagaimana agar memiliki kapasitas menganalisis dan transformasi kebutuhan nyata (Clearly, dkk, 2003).

Pendekatan lain Participatory Learning and Action (PLA) juga merupakan pengembangan dari pendekatan-pendekatan partisipatif terdahulu yang tidak memiliki proses evaluasi yang konsisten atas apa yang selama ini telah dilaksanakan. PLA menekankan proses refleksi yang juga dilakukan oleh masyarakat sendiri sehingga metode ini memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode RRA dan PRA (Hikmat, 2001).

Berikut ini adalah beberapa karakteristik utama dari pendekatan partisipatif menurut Pretty.

Tabel 2. Metode Partisipatif sebagai Sistem Alternatif Pembelajaran dan Bertindak

Metode Grup & Tim dinamis Metode Sampel Wawancara & Dialog Metode Diagram & Visualisasi
Tim Tenaga Kontrak

Tim pengkaji & diskusi

Pedoman & checklist wawancara

Penulisan cepat laporan

Memberi dorongan semangat

Kerjasama (ambil bagian dalam aktivitas lokal)

Presentasi bersama

Catatan harian personal & catatan proses

Transect Walks

Urutan (ranking) kesejahteraan

Pemetaan Sosial

Pemetaan wawancara

Wawancara semi-struktur

Observasi langsung

Grup fokus/inti

Informan kunci

Biografi & sejarah etnis

Sejarah lisan

Studi kasus, potret, & cerita lokal

Pemetaan & pemodelan

Pemetaan sosial & tingkatan  kesejahteraan

Transects

Pemetaan mobilitas

Kalender musim

Profil aktivitas & rutinitas harian

Profil sejarah

Analisis tren & time line

Matriks Skoring

Urutan (ranking) preferensi

Diagram Venn

Diagram Networking

Diagram Sistem

Diagram Alir

Diagram Pie

Sumber : Pretty, 1995.

Karena pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama maka keberhasilan pemberdayaan sangat tergantung pada respon, keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat terhadap program-program pemberdayaan masyarakat, atau dengan kata lain pada tingkat partisipasi masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat mensyarakatkan adanya kondisi-kondisi sebagai berikut agar tercipta peran partisipatif seluruh masyarakat setempat (Dasgupta, 2007): (a) adanya desentralisasi, (b) adanya demokrasi, dan (c) adanya tindakan kolektif.

Tingkat keberhasilan setiap program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang menggunakan pendekatan partisipatif akan tinggi pada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi tinggi, memiliki kesetaraan di antara anggotanya, dan memiliki kompetensi tinggi untuk berdialog. Umumnya masyarakat tradisional, khususnya komunitas adat, akan berada pada tahapan/tingkatan partisipasi terendah jika melihat tingkatan partisipasi dari Arnstein atau Pretty.

Arnstein (1969) memperkenalkan model ‘tangga partisipasi warga negara’, yang melihat tingkat keterlibatan masyarakat dari tahapan partisipasi yang paling tinggi seperti kontrol oleh warga negara sampai ke partisipasi semu seperti manipulasi. Diuraikan ada 8 tahapan partisipasi, yang dibagi dalam 3 kelompok, yaitu :

  1. Non Partisipasi (non participation), yang terdiri dari : (a) manipulasi (partisipasi yang digerakkan oleh orang luar, masyarakat hanya menjadi obyek pembangunan), (b) terapi (solusi atas masalah masyarakat diselesaikan oleh pihak luar).
  2. Imbalan/Hadiah (Tokenism), yang terdiri dari : (a) informasi (ada penyampaian informasi pada masyarakat tentang program yang sifatnya satu arah, (b) konsultasi (penyampaian informasi pembangunan sudah bersifat dua arah antara masyarakat dengan pemerintah walaupun masih terbatas), (c) penentraman/placation (melibatkan para wakil masyarakat dalam program pembangunan tetapi keputusan tetap ada di tangan pemerintah).
  3. Kedaulatan Rakyat (citizen power), yang terdiri dari : (a) kemitraan/partnership (masyarakat dan pemerintah melakukan kerjasama secara sejajar), (b) pendelegasian (pemerintah memberikan sebagian kepercayaan kepada masyarakat untuk mengambil keputusan), (c) kedaulatan rakyat/citizen control (masyarakat sepenuhnya memiliki kontrol dan mengambil keputusan secara mutlak).

Tabel 3. Tipologi Partisipasi Pretty

Tipologi Karakteristik
Partisipasi manipulatif Masyarakat dianggap terwakili oleh pihak pengelola program, masyarakat tidak mempunyai kekuatan.
Partisipasi pasif Masyarakat tidak terlibat sejak awal perencanaan, hanya diberitahu tentang adanya program. Informasi sepenuhnya menjadi milik kelompok profesional.
Partisipasi melalui konsultasi Partsipasi ditunjukkan lewat konsultasi atau menjawab pertanyaan pihak pengelola program. Masyarakat tidak terlibat dalam perumusan masalah hingga pengambilan keputusan. Pihak pengelola program yang merumuskan hinga membuat keputusan serta tidak berkewajiban untuk melaksanakan aspirasi masyarakat.
Partisipasi karena insentif material Partisipasi ditunjukkan dengan menyumbangkan sumberdaya seperti tenaga karena adanya imbalan makanan, uang atau bentuk insentif lain. Petani misalnya menyediakan lahan dan tenaga tetapi tidak dilibatkan dalam proses eksperimen dan pembelajaran. Partisipasi ini hilang begitu insentif dihentikan.
Partisipasi fungsional Partisipasi merupakan cara untuk mencapai tujuan program. Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk memenuhi tujuan yang berkaitan dengan proyek, atau menginisiasi organisasi sosial dari luar. Keterlibatan seperti ini cenderung tidak terjadi pada tahap awal siklus proyek atau perencanaan tapi setelah keputusan besar dibuat, Untuk mencapai tujuan program tergantung pada fasilitator dan orang luar, walaupun mungkin nantinya bisa berubah menjadi mandiri.
Partisipasi interaktif Partispasi merupakan hak, bukan hanya cara untuk mencapai tujuan program. Masyarakat terlibat mulai dari awal perencanaan pembangunan, seperti penyusunan rencana kerja dan pembentukan organisasi lokal yang baru atau memperkuat lembaga yang ada. Ada keterlibatan metodologi antar disiplin ilmu yang berasal dari berbagai perspektif dan mempergunakan proses pembelajaran sistematis dan terstruktur. Kelompok ini mengambil kendali atas keputusan sehingga masyarakat dapat mempertahankan struktur-struktur atau praktek-prakteknya.
Mobilisasi diri Masyarakat berpartisipasi dengan inisiatif tanpa bergantung pada lembaga luar untuk mengubah sistem. Mereka mengembangkan kontak dengan institusi luar untuk sumber daya dan saran-saran yang mereka perlukan tapi tetap mempertahankan kontrol atas penggunaan sumber daya tersebut. Tipe partisipasi ini dapat menyebar jika didukung oleh lembaga pemerintah dan NGO.

          Sumber : Pretty,1995

Hasil penelitian Sufianti (2014) menunjukkan bahwa adanya peran kepemimpinan tertentu dari pemerintah dapat membuat suatu perencanaan kolaboratif berjalan efektif pada suatu kelompok masyarakat di daerah perkotaan yang tidak memiliki kondisi ideal tersebut tadi. Apakah hal yang sama dapat diterapkan pada kelompok masyarakat adat yang berada di daerah perdesaan yang juga tidak memiliki kondisi ideal tadi? Hal ini masih perlu dikaji lebih lanjut.

 

Dalam prakteknya, pemberdayaan masyarakat ini melibatkan berbagai institusi seperti: pemerintah (pusat atau lokal), lembaga masyarakat setempat (Community-based Organizations/CBO), Non-Governmental Organizations (NGO), pihak swasta, dan sponsor dana. Bank Dunia mengolongkan hubungan antar institusi tersebut ke dalam tiga kelompok alternatif sebagai berikut (Dongier, dkk, 2001):

  1. Hubungan kerjasama antara lembaga masyarakat lokal (CBO) dan pemerintah lokal.
  2. Hubungan kerjasama antara lembaga masyarakat lokal (CBO) dan organisasi swasta pendukung (NGO atau perusahaan swasta).
  3. Hubungan kerjasama antara lembaga masyarakat lokal (CBO) dan pemerintah pusat atau sumber dana.

Alternatif pertama (hubungan kerjasama antara CBO dan pemerintah lokal) lebih disukai jika telah tercipta kondisi desentralisasi yang diinginkan. Pendekatan ini dapat memperkuat sistem nasional dalam mentransfer sumber daya antar pemerintah, dan mengizinkan keputusan alokasi sumber daya menjadi prioritas lokal. Pada situasi di mana desentralisasi bukan merupakan prioritas pemerintah, maka pendekatan alternatif ke dua dan ke tiga akan lebih sesuai.

2.2. Perubahan Sosial Masyarakat

Perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Soekanto, 1996). Perubahan sosial dalam masyarakat akan disertai proses reorganisasi dan disorganisasi. Reorganisasi atau reintegrasi yang terjadi dalam masyarakat adalah proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai yang baru agar sesuai dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Disorganisasi atau disintegrasi adalah proses melemahnya norma-norma atau nilai-nilai dalam masyarakat karena adanya perubahan tadi. Perwujudan disorganisasi yang nyata adalah timbulnya masalah-masalah sosial (Soekanto, 1996).

Teori ketertinggalan budaya menyebutkan bahwa ketertinggalan yang paling jelas dalam kehidupan manusia adalah ketertinggalan alam pikiran dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, umumnya terjadi pada masyarakat-masyarakat tradisional yang sedang berkembang (Ogburn, dalam Lauer, 2003). Jauhnya ketertinggalan ini diantisipasi dengan program-program untuk mempercepat pembangunan yang pada akhirnya dapat menimbulkan reaksi negatif dari komunitas adat akibat perubahan adat dan kebiasaan mereka yang terlalu cepat. Reaksi negatif ini dapat ditunjukkan lewat rendahnya tingkat partisipasi masyarakat tersebut dalam setiap program-program pembangunan modern.

Perubahan sosial pada masyarakat adat dapat terjadi akibat beberapa faktor internal dan eksternal. Sebagai suatu konsep yang datangnya dari luar, pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat, masuk dalam kategori faktor eksternal. Konsep ini dapat dianggap sebagai inovasi sosial (social invention) pada komunitas adat agar secara bersama-sama dengan usaha sendiri dapat melakukan pembangunan di lingkungannya,  walaupun sebenarnya gerakan ini bukan merupakan suatu hal yang baru sama sekali karena dalam beberapa kegiatan di lingkungannya, komunitas adat sudah menjalankan gerakan kerja sama atau gotong royong. Hal yang masih baru bagi masyarakat tersebut adalah pembangunan itu sendiri atau peradaban baru dengan teknologi yang lebih maju. Perlu diingat kembali bahwa ada ketertinggalan yang jauh antara budaya komunitas adat dengan peradaban baru dengan teknologi maju. Usaha untuk mempercepat mengurangsi kesenjangan tersebut lewat program-program pembangunan dapat menimbulkan disorganisasi (masalah-masalah sosial) dalam komunitas adat karena perubahan cepat ini tidak dapat diikuti oleh mereka.

Diketahui ada beberapa pendekatan atau strategi untuk melakukan perubahan sosial  masyarakat lewat pembangunan, yaitu : strategi fasilitatif, strategi reedukatif, strategi persuasif, strategi kekuasaan, dan strategi kekerasan versus non-kekerasan (Lauer, 1982; Harper, 1989, dalam Martono, 2014). Kemudian Lauer (2003) menyebutkan strategi atau pendekatan untuk mengubah perilaku dan sikap sosial masyarakat adalah sebagai berikut: pendekatan kekuasaan terpusat (otoriter), pendekatan pendelegasian kekuasaan (elit), dan pendekatan pemerataan kekuasaan (demokratis). Pendekatan partisipatif yang sering digunakan saat ini dapat dikategorikan pada pendekatan demokratis tetapi pendekatan ini tidak dapat berlaku efektif untuk semua kebudayaan. Menurut Lauer (2003), pendekatan otoriter lebih efektif pada komunitas di tahap awal  modernisasinya. Kemampuan adaptasi masing-masing komunitas terhadap pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat akan berbeda-beda sesuai dengan budaya atau peradabannya sehingga akan memerlukan pendekatan pembangunan yang berbeda pula.

2.3. Komunitas Adat

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN pada Kongres I tahun 1999, komunitas adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri (Siscawati, 2014). Adat merupakan merupakan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem (KBBI, 1990). Budaya menurut Hofstede (2005)   adalah pola berpikir, merasakan, dan bertindak secara kolektif yang membedakan anggota-anggota sebuah kelompok masyarakat dari kelompok lainnya. Budaya dipelajari dari lingkungan sosial dan pengalaman hidup yang dikumpulkan. Budaya dimanifestasikan dalam beberapa cara : simbol, kepahlawanan, ritual, dan nilai. Simbol, kepahlawanan, ritual disebut sebagai praktek budaya, sedangkan nilai merupakan inti dari budaya.

Komunitas adat pada banyak negara sebenarnya telah hidup harmonis dengan lingkungan alam, memiliki nilai-nilai ekologis dan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia melalui struktur-struktur sosial, ekonomi dan politik yang secara hakiki berbasis masyarakat. Pengembangan komunitas adat seharusnya dilihat sebagai suatu cara semua manusia dapat belajar dari masyarakat yang telah mampu memelihara kaitan organik mereka dengan lingkungan alam dan basis sosial mereka dalam masyarakat manusia, bukan sebagai suatu cara yang harus dikerjakan untuk komunitas adat (Ife dan Tesoriero, 2008). Oleh karena itu, pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat adat atau pembangunan berwawasan etnis (etnodevelopment) dirasakan tepat untuk membangun kelompok masyarakat tersebut. Pembangunan menurut konsep ini adalah membuat penduduk asli menjadi lebih tangguh terhadap masyarakat di sekitarnya yang lebih dominan lewat program-program yang memperhatikan kebudayaan mereka dan menghasilkan tingkatan otonomi ekonomi, sosial, dan politik, membuat kelompok masyarakat ini dapat bekerja berdasarkan tingkat adaptasi mereka sendiri, membentuk sintesis sosial, budaya, dan ekonomi mereka sendiri (Talalla, 1984, dalam Mapadjantji, 2005).

Melihat kemajuan peradaban suatu komunitas adat dapat dilihat juga dari kemampuan masyarakat tersebut berinteraksi dengan dunia luar (peradaban modern). Di Indonesia sendiri, ada beberapa kategori komunitas adat, yang mempunyai tingkatan peradaban yang berbeda-beda menurut ketentuan adat mereka dalam berinteraksi dengan pihak luar. Komunitas adat di Indonesia dibagi dalam empat kelompok besar dengan karakteristik masing-masing sebagai berikut (AMAN,  dalam Kementerian PPN/BAPPENAS, 2013, hal.8-9):

  1. Tipe komunitas adat ‘Kanekes’ di Banten dan ‘Kajang’ atau ‘To Kajang’ (Kajang Dalam) di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, yang menempatkan diri sebagai ‘Pertapa Bumi’. Mereka percaya bahwa mereka adalah kelompok masyarakat ‘terpilih’ yang bertugas memelihara kelestarian bumi dengan berdoa dan hidup prihatin. Pilihan hidup prihatin mereka dapat dilihat dari adat bertani, berpakaian, pola konsumsi, dan lain-lain.
  2. Tipe komunitas adat ‘Kasepuhan Banten Kidul’ dan ‘Suku Naga’, yang berada di wilayah Jawa Barat. Komunitas ini pada dasarnya cukup ketat dalam memelihara dan menerapkan adat-istiadat, tetapi masih membuka ruang yang cukup luas bagi adanya hubungan-hubungan komersil dengan dunia luar. Kelompok-kelompok masyarakat ini secara sosial memiliki keunikan, terutama dalam hubungan dengan sumber-sumber agraria, dalam hal sistem nilai yang dianut, mitos, serta asal-usul. Suku bangsa Sunda, misalnya, dapat dikategorikan sebagai suatu suku bangsa yang cakupan geografis sebaran masyarakatnya mencakup seluruh belahan Jawa Barat, masyarakatnya menggunakan bahasa Sunda, dan pada umumnya memeluk agama Islam. Namun suku Naga dan Baduy, meski merupakan bagian dari suku bangsa Sunda, jelas memiliki keunikan dari segi kepercayaan dan hubungan dengan tanah dan sumberdaya alam sekitarnya bila dibandingkan dengan orang Sunda pada umumnya. Bila Islam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kebudayaan Sunda umumnya, maka kepercayaan Suku Naga lebih menyerupai kepercayaan asli (Buhun) seperti kepercayaan Marapu di Sumba, atau Kaharingan di Kalimantan.
  3. Tipe komunitas adat yang hidup bergantung dari alam (hutan, sungai, laut, dan lain-lain), mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alam yang unik, tetapi tidak mengembangkan adat yang ketat untuk perumahan maupun pemilihan jenis tanaman jika dibandingkan dengan komunitas adat Kanekes, To Kajang, maupun Kasepuhan. Masuk dalam komunitas ketiga ini antara lain: Masyarakat Adat Dayak dan Penan di Kalimantan, Masyarakat Adat Pakava dan Lindu di Sulawesi Tengah, Masyarakat Adat Dani dan Deponsoro di Papua Barat, Masyarakat Adat Krui di Lampung, serta Masyarakat Adat Haruku di Maluku.
  4. Tipe komunitas adat yang sudah ‘tercerabut’ dari tatanan pengelolaan sumber daya alam yang ‘asli’ sebagai akibat dari penjajahan yang telah berkembang selama ratusan tahun. Termasuk dalam kategori kelompok ini adalah Masyarakat Adat Melayu Deli yang bermukim di wilayah perkebunan tembakau di Sumatera Utara dan Betawi di Jabodetabek. Mereka menyebut dirinya sebagai rakyat penunggu.

 

  1. Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Papua

Penduduk asli Papua dapat dikategorikan dalam tipe ke-tiga komunitas adat seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Komunitas adat Papua masih hidup bergantung dari alam dan tidak menutup diri melainkan terbuka bagi pengaruh dari luar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sejak tahun 2007, Papua memiliki program RESPEK untuk memberdayakan penduduk asli Papua  yang berada di kampung-kampung. Besaran dana RESPEK adalah Rp 100.000.000,-  per kampung setiap tahunnya. Dengan pendekatan partisipatif, pemanfaatan dana tersebut untuk kegiatan pembangunan di sana ditentukan sepenuhnya oleh penduduk kampung. Pada tahun 2008, pelaksanaan program PNPM RESPEK di setiap kampung didampingi oleh fasilitator  dan selain itu  ada ketentuan-ketentuan yang mengatur penggunaan dana RESPEK agar sasaran program dapat tercapai. Karena itu, tidak setiap kegiatan yang diusulkan oleh penduduk kampung pasti dapat didanai oleh program RESPEK, walaupun ide tersebut datangnya dari masyarakat itu sendiri. Hal ini dilakukan agar adanya kejadian pembagian dana RESPEK oleh penduduk kampung yang kemudian dihabiskan tanpa melakukan kegiatan pembangunan di sana tidak terulang kembali. Ada lima prioritas kegiatan pembangunan yang didanai program RESPEK, yaitu: pemenuhan pangan dan gizi, kesehatan, pendidikan, ekonomi lokal, dan infrastruktur kampung.

Tahapan pelaksanaan program sendiri terdiri dari lima tahapan (Sari dkk, 2011, hal. 19):

  1. Sosialisasi program dan pemilihan PK (Pendamping Kampung) dan TPKK (Tim Pelaksana Kegiatan Kampung), biasanya melalui musyawarah sosialisasi di tingkat distrik dan kampung (MKS, Musyawarah Kampung Sosialisasi).
  2. Pelatihan untuk PK dan TPKK yang diberikan oleh PD (Pendamping Distrik).
  3. Perencanaan bersama masyarakat (PBM) untuk menemukan permasalahan berikut rangkaian gagasan (usulan infrastruktur) yang datang dari masyarakat.
  4. Persiapan pelaksanaan untuk menjalankan usulan yang disebut dengan Musyawarah Kampung Persiapan Pelaksanaan (MKPP).
  5. Pencairan dana dan pertanggungjawaban kegiatan, dimulai dari pencairan dana tahap 1, dilanjutkan dengan Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban I (MKP I), kemudian pencairan tahap 2, dilanjutkan dengan MKP II dan diakhiri dengan Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST).

Berdasarkan data sekunder yang merupakan hasil kajian dari beberapa peneliti, beberapa tulisan berikut ini akan menjelaskan secara umum bagaimana hasil pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang telah dijalankan di Papua.

3.1. Pembangunan di Kabupaten Keerom

Hasil pembangunan di Kabupaten Keerom masih belum dirasakan oleh penduduk asli di sana yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Turua (2014) menyatakan bahwa kapasitas ekonomi petani asli Kabupaten Keerom lebih rendah bila dibandingkan dengan petani pendatang akibat masih dianutnya pola hidup tradisional (subsistensi). Kapasitas ekonomi petani saat ini hanya mampu memenuhi sebagian kecil dari kebutuhan primer dan dalam hal pendidikan formal dan non-formal serta sikap dan ketrampilan (kinerja) dalam bercocok tanam di wilayah ini masih rendah dibanding petani non-Papua. Petani asli Papua belum sepenuhnya mengandalkan aktivitas budidaya, dan masih melakukan aktivitas meramu dan berburu. Penggunaan luas lahan oleh petani asli Papua asal Keerom masih sangat terbatas (rata-rata untuk tanaman pangan 0,42 ha, dan perkebunan 1,48 ha), sementara luas lahan yang dimiliki rata-rata lebih dari 12,86 ha. Petani asli Papua asal Keerom masih intensif meramu potensi hutan dan berburu hewan liar. Penggunaan teknologi pertanian oleh petani asli Papua masih sangat sederhana, tidak memiliki modal untuk musim tanam berikutnya jika dibandingkan dengan petani non Papua. Faktor budaya (modal sosial) sangat kuat sehingga berpengaruh negatif terhadap pendapatan dan tabungan (Turua, 2014). Padahal kampung-kampung di Keerom telah menerima berbagai bantuan program pembangunan, di antaranya  program PNPM RESPEK dan program Bantuan Keuangan Kepada Kampung (BK3) sejak tahun 2011 atau lebih dikenal dengan Bantuan Uang 1 Milyar tiap tahun untuk kampung (Wally, 2013).  Pendekatan pembangunan yang dilaksanakan di sana adalah pendekatan partisipatif dengan tahapan pelaksanaan program secara garis besar adalah sebagai berikut (Wally, 2013, hal.123-141):

  1. Persiapan Administrasi Pembahasan Program untuk membentuk keanggotaan Badan Musyawarah Kampung selama 1 tahun, yang meliputi: Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Ketua BAMUSKAM, Wakil Ketua BAMUSKAM, Sekretaris BAMUSKAM, Anggota BAMUSKAM, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Pemuda.
  2. Musyawarah Kampung (MUSKAM) Pembahasan dan Penyusunan Program BK3
  3. Musyawarah Kampung (MUSKAM) Penetapan dan Pengesahan Kegiatan BK3
  4. Musyawarah Kampung (MUSKAM) Penyerahan dan Pembagian Dana BK3
  5. Implementasi Kegiatan dan Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban

3.2. Pelaksanaan RESPEK di Papua

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa implementasi program RESPEK di Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, mengalami kegagalan dengan indikasi yang dilihat dari  rendahnya partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam program pembangunan infrastruktur dasar. Secara fisik program pembangunan terealisasi dengan baik di sana, namun dari sisi sosialnya,  masyarakat masih belum berdaya dan mandiri, antara lain dapat dilihat dari adanya kasus warga meminta ganti rugi terhadap tanamannya yang terkena dampak pembangunan (Semboari, 2012).

Selain itu, sebuah konsultan melaporkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di kampung-kampung penerima program PNPM RESPEK di Papua sejak tahun 2008 hingga 2011 masih rendah. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat kampung dalam program PNPM RESPEK antara lain akibat adanya dominasi kelompok elit kampung (Sari dkk, 2011). Di perkampungan Papua terdapat beberapa golongan masyarakat dengan karakteristik sebagai berikut (Sari dkk, 2011, hal.33-34) :

  • Kelompok elit kampung, yaitu kepala clan atau marga yang kuat dan sekaligus menjadi kepala kampung. Jaringan kekeluargaan ‘diadopsi’ ke dalam struktur pemerintahan kampung. Kelembagaan kampung umumnya terdiri dari pemerintah kampung (kepala kampung memiliki pengaruh adat yang kuat) dan Bamuskam/Baperkam. Struktur pemerintahan kampung di Papua yang terutama adalah kepala kampung yang merupakan kepala suku dari marga yang terkuat. Bamuskam/Baperkam biasanya selain terdiri dari ketua adat dari marga terkuat, juga dikombinasikan dengan dua atau tiga anggota dari marga terkuat lainnya. Secara ekonomi, kalangan elit ini, termasuk di dalamnya kepala suku, ditandai oleh akses dan kontrol terhadap sumber produksi (tanah, babi, ‘noken’, dan perkampungan honai). Kelompok pemuka agama biasanya menjadi bagian dari kalangan elit walaupun pengaruhnya terhadap politik desa tidak selalu kuat.
  • Kelompok aktivis kampung, merupakan “orang-orang kebanyakan” yang memiliki jaringan kekeluargaan dengan elit kampung, atau memiliki keahlian yang spesifik yang diperlukan dalam sebuah program (misal: dapat berbahasa Indonesia, guru, PNS, bidan, suster) atau karena kedudukannya dalam organisasi gereja atau pelayanan publik yang ada.
  • Kelompok kebanyakan adalah kelompok orang-orang biasa, pada umumnya tidak memiliki kontrol terhadap sumber kekuasaan seperti kepala suku atau kerabat kepala suku, tetapi tetap memiliki akses untuk mengolah ladang, baik di marga terkuat atau di marga-marga biasa (hirarki rendah). Termasuk dalam kalangan ini adalah warga dari suku lain di Papua yang menikah dengan anggota marga di kampung tersebut.
  • Kelompok miskin/marginal di Papua adalah kelompok yang tidak mampu mengolah lahan. Ketidakmampuan mengolah lahan disebabkan oleh dua hal. Pertama disebabkan karena faktor usia maupun fisik (sakit) dan juga kelompok janda. Kesulitan mereka akan bertambah apabila mereka dianggap sebagai pendatang (misalnya menikah dengan marga asli atau tidak berasal dari suku terkuat) dan memiliki tanggungan yang besar. Kedua, disebabkan karena mereka tidak memiliki akses terhadap lahan karena mereka bukan anggota marga yang memiliki lahan.

Di berbagai tempat, terutama di pegunungan atau daerah yang belum bercampur, perbedaan kelas antar golongan masyarakat tidak terlalu tegas, terutama antara kelompok miskin dan kelompok kebanyakan. Selain empat kelompok di atas, orang Papua di luar clan atau orang luar dianggap tidak mempunyai hak untuk ikut menentukan. Kekuasaan sangat terpusat di kalangan elit kampung dan kelompok di bawahnya tidak memiliki suara dan biasanya hanya mengikuti kelompok elit. Berdasarkan kekuasaan elit, terdapat dua tipe konteks relasi elit di Papua. Konteks pertama adalah kampung yang memiliki satu elit yang kuat. Biasanya hanya terdapat satu clan yang kuat dan terjadi monopoli kekuasaan (contohnya: kepala kampung sekaligus tetua marga terkuat). Kedua, adalah kampung yang memiliki lebih dari satu elit yang kuat, atau terdiri dari dua atau lebih clan yang kuat. Dalam konteks ini biasanya terjadi perimbangan kekuasaan (Sari dkk, 2011).

Dengan struktur sosial yang demikian, tingkat partisipasi anggota komunitas adat menjadi rendah dalam setiap program pembangunan di kampungnya. Selain itu, diperkirakan rendahnya tingkat partisipasi komunitas adat di sana dalam pembangunan dikarenakan faktor ketertinggalan peradaban (perbedaan yang jauh antara budaya lokal dan teknologi). Dengan karakteristik masyarakat yang berada pada awal modernisasi, pendekatan partisipatif dalam program-program pembangunan dirasakan kurang efektif. Perilaku dan sikap demokratis belum tumbuh di antara mereka karena adanya dominasi kelompok elit (dewan adat) dalam komunitas tersebut sehingga pendekatan-pendekatan lain, seperti misalnya pendekatan otoriter atau pendelegasian kekuasaan (elit), mungkin akan lebih efektif dalam menggerakkan pembangunan di sana. Pada pendekatan partisipatif, keputusan yang diambil dalam setiap tahapan pembangunan (mulai dari perencanaan hingga implementasi) akan dikuasai oleh kelompok elit sehingga pembangunan yang ada mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan kelompok yang paling marjinal di sana, lain halnya mungkin  jika keputusan diambil pada tingkat teknokratis/birokratis (setelah terlebih dahulu melakukan riset dengan melibatkan masyarakat) dan pelaksanaannya diserahkan pada kelompok elit untuk menggerakkan anggota komunitasnya.

3.3. Dampak Negatif Pembangunan di Papua

Faktor lain yang diperkirakan menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi komunitas adat Papua dalam setiap program pembangunan adalah reaksi negatif terhadap pihak luar/pendatang dan pemerintah, yang merupakan perwujudan dari proses disorganisasi yang masih berlangsung hingga saat ini di sana. Perubahan-perubahan adat dan kebiasaan di Papua yang berlangsung sangat cepat mendapat tanggapan negatif dari penduduk asli, seperti perasaan kurang puas, sikap pasif, apatis, dan regresif, dan keyakinan bahwa suatu saat akan tiba masa yang lebih baik, serta juga muncul sikap agresif dan destruktif (Koentjaraningrat dkk, 1994). Awalnya perasaan tidak puas mereka tujukan pada Belanda yang dianggap sebagai penyebab terjadinya perubahan-perubahan yang cepat dan membingungkan mereka (Kouwenhon, 1956, dalam Koentjaraningrat dkk, 1994), kemudian ditujukan pada pemerintah Indonesia dan orang-orang Indonesia yang berasal dari propinsi lain, pada saat Papua menjadi bagian dari Indonesia.

Munculnya reaksi negatif dari penduduk asli Papua ini dapat dipahami sebagai respon terhadap perilaku dan sikap kelompok pendatang itu sendiri, yang memanfaatkan adanya kesenjangan yang sangat jauh antara pengetahuan penduduk asli Papua dengan pengetahuan  mereka. Para pendatang tersebut pada kurun waktu 1963-1969, memanfaatkan perbedaan nilai Rupiah Irian Barat (Papua) dan nilai Rupiah Indonesia untuk membeli barang-barang yang tersedia di Papua untuk dijual ke daerah lain dengan keuntungan yang sangat besar. Selain itu kelompok pendatang di sana melihat penduduk asli Papua sebagai orang yang primitif, bodoh, pemabuk, pemalas, dan lain-lain. Sebaliknya, sikap para pendatang yang menganggap dirinya lebih pandai, lebih beradab, dan sebagainya itu sering menjadi bahan tertawaan di antara penduduk asli, yang menyebut mereka ‘amberi’ atau tak ramah. Perubahan-perubahan yang berlangsung sangat cepat sehingga menghilangkan adat dan pola kebiasaan sehari-hari, oleh penduduk asli dianggap merupakan akibat dari pembangunan dan telah menimbulkan reaksi agresif, antara lain dalam bentuk pemberontakan-pemberontakan (Koentjaraningrat dkk, 1994, hal. 434-435), hal yang masih berlangsung di Papua hingga saat ini.

Bersama Aceh, Papua menjadi kawasan yang paling bergejolak setelah adanya reformasi pada tahun 1998. Kekecewaan yang mendalam terhadap perjalanan 35 tahun (1963-1998) menjadi bagian dari Republik Indonesia menjadi penyebab gejolak tersebut (Djojosoekarto dkk, 2008). Gejolak disintegrasi ini akibat kecewa terhadap pembangunan di Papua yang dinilai tidak berhasil. Adanya UU No.21 Tahun 2001 yang memberikan otonomi khusus Papua dapat meredam gejolak disintegrasi ini walaupun belum sepenuhnya karena selama pelaksanaan otsus hingga saat ini masih saja terjadi gerakan-gerakan/demonstrasi dari penduduk asli Papua yang antara lain: menolak otsus atau  mengembalikan otsus kepada pemerintah pusat akibat kecewa terhadap hasil-hasil pembangunan yang tidak juga mengangkat kesejahteraan penduduk asli Papua (yang masih jauh bila dibandingkan dengan kelompok pendatang di Papua) dan bahkan menuntut kemerdekaan Papua lepas dari NKRI.

 

  1. Kesimpulan

Perubahan sosial yang diharapkan dari adanya pembangunan berbasis pemberdayaan pada komunitas adat di Papua dengan menggunakan pendekatan partisipatif masih belum terwujudkan. Pendekatan pembangunan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dirasakan kurang efektif untuk mendorong terjadinya perubahan sosial di sana, ditunjukkan oleh rendahnya tingkat partisipasi komunitas adat dalam pembangunan dan belum adanya peningkatan kesejahteraan mereka. Perlu diperhatikan bahwa perbedaan sosial dan budaya, yang terkait dengan kemajuan peradaban, ikut menentukan tipe pendekatan pembangunan yang paling efektif bagi suatu kelompok masyarakat adat.

Selain perlunya memperhatikan proses reorganisasi dalam kegiatan pembangunan yang menghendaki adanya perubahan sosial, perlu juga diperhatikan proses disorganisasi sebagai dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut, yaitu munculnya masalah-masalah sosial. Pada komunitas adat Papua, perasaan kecewa dan tidak puas terhadap pihak pemerintah dan pendatang masih ada dalam pemikiran mereka karena masih adanya kesenjangan kesejahteraan antara penduduk asli dengan pendatang, yang walaupun sebenarnya juga diakibatkan oleh ketidakmampuan mereka sendiri dalam mengikuti pembangunan yang berjalan cepat di sana.

 

  1. Daftar Pustaka

Abidin, Dr. Yusuf Zainal, M.M., dan Drs. Beni Ahmad Saebeni, M.Si. (2013) Pengantar Sistem Sosial Budaya di Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia.

Adimihardja, Prof.Dr.Kusnaka, M.A., dan Dr.Ir.Harry Hikmat, M.Si. (2003) Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.

Adiyoso, Wignyo ( 2009) Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Surabaya: ITS Press.

Amien, A.Mappadjantji (2005) Kemandirian Lokal, Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Chambers, Robert (2001) PRA Participatory Rural Appraisal, Memahami Desa Secara Partisipatif. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Cleary, Dervla, Pari Baunmann, Marta Bruno, Ximena Flores and Patrizio Warren (2003) People-Centred Approaches, A Brief Literature Review and Comparison Types. LSP Working Paper, FAO-UN.

Dasgupta, Aniruddha and Victoria A. Beard (2007) Community Driven Development, Collective Action and Elite Capture in Indonesia, Community Driven Development in Indonesia, World Bank,  229-249.

Djojosoekarto, Agung, Rudiarto Sumarwono, Cucu Suryaman (2008) Kinerja Otonomi Khusus Papua. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.

Dongier, Philippe, dkk (2001) Community Driven Development. World Bank. Vol.1 - Core Techniques and Cross-Cutting Issues, 303-327.

Freire, Paulo (2008) Pendidikan Kaum Tertindas, Jakarta: LP3ES, Jakarta.

Freire, Paulo (2007) Politik Pendidikan : Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Friedmann, John (1981) Perencanaan Sebagai Proses Belajar. Dlm D.C. Korten & Sjahrir (1988), Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, hlm.250-257. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Friedmann, John (1992) Empowerment, The Politics of Alternative Development. Massachussets: Blackwell Publisher.

Hart, Michael Anthony (2010) Indigenous Worldviews, Knowledge, and Research: The Development of an Indigenous Reserch Paradigm. Journal of Indigenous Voices in Social Work, Vol.1, Issue 1, 1-16.

Hikmat, Harry (2001) Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.

Hofstede, Geert H., 2005, Cultures and Organizations : Software of The Mind,

Ife, Jim, dan Frank Tesoriero (2008) Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, Edisi ke-3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kementerian PPN/BAPPENAS (2013) Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/BAPPENAS.

Kementerian PPN/BAPPENAS (2015) Rencana Strategis Bidang Pemerintahan Desa. Rakornas Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pusat dan Daerah Tahun 2015, Jakarta, Rabu/29 Juli 2015.

Koenjaraningrat (2015) Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.

Koentjaraningrat dkk (1994) Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk. Jakarta: Djambatan.

Korten, D.C. & Sjahrir (1988) Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kumar, Nalini, etc. (2003) Community-Driven Development A Study Methodology. Bank and non Bank Participants Workshop, Washington D.C., July 29.

Lauer, Robert H. (2003) Perspektif Tentang Perubahan Sosial, Jakarta: Rineka Cipta.

Martono, Nanang (2014) Sosiologi Perubahan Sosial, Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Pretty, Jules N. (1995) Participatory Learning For Sustainable Agriculture, World Development, Vol.23, No.8, 1247-1263.

Sari, Yulia Indrawati, Harmein Rahman, dan Dewi Ratna Sjari Manaf ( 2011) Laporan Final Evaluasi PNPM RESPEK: Infrastruktur Pedesaan dan Kapasitas Kelembagaan. Bandung: Akatiga-Center for Social Analysis.

Semboari, Yakop (2012) Pemberdayaan Kampung Bidang Perumahan dan Infrastruktur Dasar (Konteks Program Respek Papua), Studi di Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen di Papua, Tesis Program Studi Sosiologi, Universitas Gadjah Mada.

Siscawati, Mia (2014) Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan, Wacana No.33 Tahun XVI, 3-23.

Soekanto, Soerjono (1996) Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.

Soetomo (2011) Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya? Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soleh, Chabib (2014) Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan.  Bandung: Fokusmedia.

Suwarsono dan Alvin Y. So (2013) Perubahan Sosial dan Pembangunan. Jakarta: LP3ES.

Sztompka, Piotr (2010) Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada.

Sufianti, Elly (2014) Kepemimpinan dan Perencanaan Kolaboratif pada Masyarakat Non-Kolaboratif. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.25 No.1, 77-95.

Suharto, Edi, Ph.D. (2005) Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.

Throsby, David (2001) Economic and Culture. United Kingdom: Cambridge University Press.

Turua, Untung (2014) Model Pengembangan Kapasitas Ekonomi Petani Asli Papua Dalam Pembangunan Wilayah di Kabupaten Keerom, Disertasi, Institut Pertanian Bogor.

Vallance, Roger J. (2008) Melanesian Research Ethics. DWU Research Journal Vol.8, 1-14.

Wally, Yusuf, SE., MM. (2013) Percepatan Pembangunan dan Kemandirian Kampung, Memahami “Gagasan Gila’ Bantuan 1 Milyar Tiap Tahun Untuk Kampung Gaya YW (Yusuf Wally). Yogyakarta: BPFE-UGM.

 

Nama Penulis              : Yannice Luma Marnala Sitorus

Tempat Kerja              : Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Status                          : Mahasiswa Prodi PWK S3, SAPPK-ITB

NIM                            : 35414003

Alamat                                    : Jl. Setiabudhi 13/156 B, Bandung 40131

No.Telp./HP                : 022-2030378 / 082199522572

e-mail address             : nala_ustj2006@yahoo.co.id