Otonomi Khusus Provinsi Aceh dan Provinsi di Tanah Papua

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar belakang

Negara Indonesia, dijelaskan dalam pasal 18B ayat 1 UUD 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.[1] Seperti halnya Provinsi Aceh dan Provinsi Papua dan daerah lainnya yang diberikan kehususan dan daerah istimewa.

kerangka demokrasi dimana daerah kabupaten/kota yang merupakan unit pemerintahan terdekat dengan rakyat diberikan keleluasaan untuk berekspresi. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah juga untuk memperlancar, mengembangkan dan memacu pembangunan di Otonomi berasal dari kata Yunani yaitu outos dan nomos, outos berarti “sendiri” dan nomos berarti “perintah”. Sehingga otonomi bermakna “memerintah sendiri”, yang dalam wacana administrasi publik otonomi sering disebut sebagai local self government. Otonomi merupakan manifestasi dari proses pemberdayaan rakyat dalam daerah, memperluas peran serta masyarakat serta lebih meningkatkan pemerataan pembangunan dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah. Sehingga kesenjangan antar daerah dapat dikurangi karena masing-masing daerah akan membuka wawasan untuk membangun dan bekerja sama dengan pihak lain, baik swasta maupun luar negeri.

. Sedangkan Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah khusus, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat. [2]

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633)[3]. Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

daerah di Indonesia yang  menyandang status otonomi khusus yakni, Provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-UndangNomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Adapun daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus ini adalah   :

  1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  2. Daerah Istimewa Yogyakarta
  3. Provinsi Aceh.
  4. Provinsi Papua
  1. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam makalah ini yaitu :

  1. Apa yang dimaksud dengan Otonomi khusus ?
  2. kriteria pemberian Otonomi khusus?
  3. Alasan pemberian kekhususan pada daerah Aceh dan Papua dan Bagaimana Implementasi bagi daerah khusus Aceh dan daerah khusus papua?
  4. Bagaimana efektifitas otonomi khusus  daerah Aceh dan Papua?
  5. Apa perbedaan antara daerah otonomi khusus Aceh dan Papua?
  1. Tujuan penulisan
  2. Untuk mengetahui apa pengertian Otonomi khusus.
  3. Untuk mengetahui dasar hukum tentang otonomi dalam karangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan Otonomi di Negara Indonesia khususnya di daerah khusus Aceh dan Papua.
  5. Untuk mengetahui apa perbedaan daerah khusus Aceh dan Papua.

BAB II

PEMBAHASAN

Otonomi berasal dari kata Yunani yaitu outos dan nomos, outos berarti “sendiri” dan nomos berarti “perintah”. Sehingga otonomi bermakna “memerintah sendiri”, yang dalam wacana administrasi publik otonomi sering disebut sebagai local self government. Otonomi merupakan manifestasi dari proses pemberdayaan rakyat dalam daerah, memperluas peran serta masyarakat serta lebih meningkatkan pemerataan pembangunan dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah. Sehingga kesenjangan antar daerah dapat dikurangi karena masing-masing daerah akan membuka wawasan untuk membangun dan bekerja sama dengan pihak lain, baik swasta maupun luar negeri.

  1. OTONOMI KHUSUS
  2. Pengertian Otonomi Khusus

Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah khusus, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus.

Daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus ini adalah :

  1. Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.
  2. Daerah Istimewa Yogyakarta
  3. Provinsi Aceh.
  4. Provinsi Papua dan Papua Barat.
  5. Kriteria pemberian Otonomi Khusus di Indonesia

Pemberian otonomi yang berbeda atas satu daerah atau wilayah dari beberapa daerah merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang cukup umum ditemui dalam pengalaman pengaturan politik di banyak negara. Pengalaman ini berlangsung baik di dalam bentuk negara kesatuan yang didesentralisasikan, maupun dalam format pengaturan federatif. Pemberian otonomi khusus dikelompokan dalam beberapa bagian diantaranya:

  1. Dalam hal historis, yakni mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena asal usul kesejarahan suatu daerah.
  2. Dalam hal politik diantaranya:
  3. Mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena untuk mengurangi konflik berkepanjangan yang terjadi didalam daerah, baik Suku, Ras, Agama dan lainnya.
  4.  Mendapatkan pengakuan khusus dari negara agar daerah tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan kata lain menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  5. Dalam hal sosial-cultural diantaranya:
  6. Mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena untuk menghargai budaya kental dari suatu daerah, seperti Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang sangat kental kebudayaan islam dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari.
  7. Mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena adanya kekhususan dibidang tertentu pada daerah tersebut seperti pariwisata dan letak geografis suatu daerah.
  8. Dalam hal ekonomi yakni :
  9. Mendapatkan pengakuan khusus dari negara untuk membantu ketertinggalan suatu daerah dengan daerah lainnya, seperti Papua adalah daerah yang kaya, namun tertinggal dalam banyak bidang seperti ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan dan lainnya.
  10. Dalam hal fungsional yakni:

Daerah DKI Jakarta mendapatkan pengakuan khusus dikarenakan DKI Jakarta ini dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom yang memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kriteria dalam menetapkan kawasan khusus suatu daerah diantaranya:

  1. Kawasan Cagar Budaya
  2.  Kawasan Taman Nasional
  3. Kawasan Pengembangan Industri Strategis
  4. Kawasan Pengembangan Teknologi Tinggi (seperti pengembangan nuklir)
  5. Kawasan Peluncuran Peluru Kendali
  6. Kawasan Pengembangan Prasarana Komunikasi
  7.  Kawasan Telekomunikasi
  8. Kawasan Transportasi
  9. Kawasan Pelabuhan dan Daerah Perdagangan Bebas
  10. Kawasan Pangkalan Militer
  11. Kawasan Wilayah Eksploitasi
  12. Kawasan Konservasi Bahan Galian Strategis
  13. Kawasan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Nasional
  14. Kawasan Laboratorium Sosial
  15.  Kawasan Lembaga Pemasyarakatan Spesifik.
  1. Otonomi Khusus daerah Aceh

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633). Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini antara lain:

  1. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
  2.   Tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional.
  3. Pengaturan dalam Qanun Aceh maupun Kabupaten/Kota yang banyak diamanatkan dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.
  4. Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada.
  5. Implementasi formal penegakan syari’at Islam dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.
  6. Kekhususan Provinsi Aceh

Dasar dari penyelenggaraan Otonomi Khusus di daerah Nanggroe Aceh  Darussalam (NAD) adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang  Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi  Nanggroe Aceh Darussalam. Lalu di perbaruhi dengan lahirnya Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Ada beberapa kekhususan lainnya yang membuat Provinsi Nanggroe  Aceh Darussalam dengan daerah lainnya sebagaimana yang terdapat di dalam  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh  diataranya :

  1. Pembagian daerah di Aceh yang dibagi ke dalam kabupaten/kota, kecamatan, mukim, kelurahan dan gampong. Mukim merupakan kesatuan  Negara Kesatuan, Daerah Istimewa dan Daerah Otonomi Khusus, masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong. Sedangkan kelurahan dan gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim.
  2. Rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. Pemerintahan Aceh dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali  yang menjadi kewenangan Pemerintah. Dalam naskah kerjasama tersebut  dicantumkan frasa Pemerintah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta Pemerintah Aceh dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya dan olah raga internasional.
  3. Rencanan pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintah an Aceh dilakukan dengan  konsultasi dan pertimbangan DPRA.
  4.  Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan  Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur.
  5.  Penduduk Aceh dapat membentuk partai politik lokal yang memiliki hak antara lain; mengikuti Pemilu untuk memilih anggota DPRA dan DPRK; mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Wakil Walikota di Aceh.
  6. Di Aceh terdapat pengadilan Syariat Islam yang dilaksanakan oleh sebuah  Mahkamah Syariyah, yang terdiri dari Mahkamah Syariah Aceh sebagai  pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Syariyah Kabupaten/Kota  sebagai pengadilan tingkat pertama. Mahkamah Syariyah berwenang  memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang  meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syariyat Islam dengan hukum acara yang ditetapkan berdasarkan Qanun.
  7.  Produk hukum sejenis peraturan daerah (perda) di Aceh disebut dengan istilah Qanun. Terdapat dua macam Qanun, yaitu Qanun Aceh yang disahkan oleh Gubernur setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRA dan Qanun Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/ Walkota setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRK. Qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan tugas pembantuan. Qanun dapat memuat ancaman pidana atau denda lebih dari 6 (enam) bulan kurungan  dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bahkan Qanun mengenai jinayah (hukum pidana) dapat menentukan jenis dan bentuk ancaman pidana tersendiri.
  8.  Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk lembaga, badan dan/atau komisi dengan persetujuan DPRA/DPRK. DI Aceh terdapat insitusi atau lembaga yang tidak terdapat di daerah-daerah lainnya, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota dan DPRA/DPRK, Lembaga Wali Nanggroe dan Lembaga Adat, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Unit Polisi Wilayah Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai penegak Syariyat Islam
  1. 26 kehususan Aceh dalam berbagai bidang berdasarkan UUPA

Dengan menelaah secara cermat sistematika semua ketentuan dalam UUPA,              Dr. Taqwaddin Husin, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh menemukan 26 kekhususan Aceh, yaitu:

  1. Diakuinya lagi pemerintahan mukim dan pemerintahan gampong sebagai struktur resmi dalam hirarkhi pemerintahan Aceh (Pasal 2 jo Pasal 114);
  2. Adanya peran DPRA dan pemerintah Aceh dalam hal konsultasi dan memberikan pertimbangan terhadap rencana pembuatan persetujuan perjanjian Internasional dan kebijakan Administratif yang berkaitan langsung dengan Aceh (Pasal 8 UUPA);
  3. Kewenangan pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama internasional dengan lembaga atau badan di luar negeri dengan persetujuan DPRA dalam kegiatan seni budaya dan olahraga, kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah (Pasal 9 jo Pasal 23);
  4. Kewenangan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam membentuk badan dan komisi dengan persetujuan DPRA atau DPRK (Pasal 10);
  5. Adanya asas keislaman dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai asas utama, yang didukung oleh asas: kepastian hukum, kepentingan umum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan asas kesetaraan (Pasal 20);
  6. Jumlah anggota DPRA paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari yang ditetapkan UU (Pasal 22). UU dimaksud adalah UU yang mengatur susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
  7. Kewenangan membentuk Qanun Aceh atau Qanun Kabupaten/Kota oleh DPRA/DPRK yang dibahas dengan Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk mendapat persetujuan bersama (Pasal 23 jo Pasal 232);
  8. Adanya Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) yang pembentukannya diusulkan oleh DPRA/DPRK, ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota (Pasal 23 jo Pasal 56);
  9. Kewenangan pembentukan partai politik lokal. Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal. Asas partai politik lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 75 dan Pasal 77);
  10. Kewenangan membentuk Lembaga Wali Nanggroe (LWN), sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya (Pasal 96);
  11. Kewenangan memfungsikan kembali peranan lembaga-lembaga adat sebagai wahana partisipasi masyarakat di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, serta penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan (Pasal 98);
  12. Kewenangan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang aqidah, syar’iyah dan akhlak. Syariat Islam dimaksud meliputi: ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syariat Islam. Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam (Pasal 125 dan Pasal 126);
  13. Kewenangan pembentukan Mahkamah Syariah. Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Mahkamah Syar’iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam (Pasal 128);
  14. Kewenangan membentuk Majelis Permusyarawatan Ulama (MPU) yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan (Pasal 138);
  15.  Perencanaan pembangunan dan tata ruang Aceh/kabupaten/kota harus memperhatikan: nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan (Pasal 141);
  16. Kewenangan pemerintah Aceh dan pemkab/kota mengelola sumber daya alam (SDA) di Aceh baik di darat maupun laut. Pengelolaan SDA dimaksud meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya. SDA tersebut meliputi bidang: pertambangan (mineral, batubara, panas bumi), kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan (Pasal 156);
  17. Kewenangan pemerintah dan pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama SDA minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah Aceh, dan kewenangan dapat menunjuk atau membentuk Badan Pengeloaan Migas Aceh (Pasal 160);
  18. Sumber keuangan Aceh yang besar, yang berasal dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khsusus (Otsus). Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari hidrokarbon dan sumber daya alam lain. Dana Otsus merupakan penerimaan pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai: pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana Otsus berlaku untuk jangka waktu 20 tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% plafon DAU Nasional (Pasal 183);
  19. Kewenangan kordinasi dan persetujuan Gubernur dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh. Kebijakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Aceh dikoordinasikan oleh Kapolda kepada Gubernur (Pasal 204 dan Pasal 205). Seleksi untuk menjadi bintara dan perwira polisi di Aceh dilaksanakan oleh Kepolisian Aceh dengan memperhatikan ketentuan hukum, syariat Islam dan budaya, serta adat istiadat dan kebijakan Gubernur Aceh;
  20. Kewenangan persetujuan Gubernur dalam pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh. Pengangkatan Kajati Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung dengan persetujuan Gubernur (Pasal 209);
  21. Kewenangan khusus bidang pertanahan. Pemerintah Aceh berwenang memberikan hak guna bangunan dan hak guna usaha bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sesuai dengan norma, standard, dan prosedur yang berlaku, yang diatur dengan Qanun (Pasal 214);
  22. Kewenangan khusus bidang pendidikan. Penduduk Aceh yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Kewenangan pembentukan Majelis Pendidikan Aceh (Pasal 215 – Pasal 220);
  23.  Kewenangan melindungi, membina, mengembangkan kebudayaan dan kesenian Aceh yang berlandaskan nilai Islam (Pasal 221);
  24. Kewenangan khusus dalam pelayanan kesehatan. Setiap anak yatim dan fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh tanpa biaya (Pasal 224);
  25. Pembentukan Pengadilan HAM dan KKR di Aceh. Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan UU ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh (Pasal 228 jo Pasal 229);
  26. Kewenangan pemerintahan Aceh dalam menentukan dan menetapkan bendera, lambang, dan himne Aceh sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan yang diatur dalam qanun (Pasal 246 – Pasal 248).
  27. Implementasi Otonomi khusus daerah Aceh

Semenjak adanya hak otonomi khusus, Aceh mulai membenah diri dalam menjalankan peraturan agama di bawah naungan konstitusi negara. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam telah dirintis dan diterapkan di Aceh. Pada saat yang bersamaan, undang-undang tersebut kenyataannya masih berkutat pada tataran regulasi yang masih jauh dari implementasi yang komprehensif.

Asumsi ini diperkuat oleh kenyataan syariat Islam yang ada sekarang di Aceh belum menyentuh subtansi, namun semua itu masih sebatas simbol-simbol Islam. Di samping itu, beberapa undang-undang yang sudah diimplemantasi juga belum menyentuh semua element masyarakat Aceh dan juga belum mencakup kepada seluruh sisi-sisi kehidupan. Padahal bila dikaitkan dengan slogan syariat Islam Kaffah, realitas yang tampak ke permukaan saat ini ternyata masih sangat jauh dari konsep Kaffah yang dipahami secara sesungguhnya.

Untuk berpartisipasi dalam menunjang implementasi syariat Islam kaffah di Aceh sejak disahkannya undang-undang tentang syariat Islam atau yang disebut dengan qanun. Layaknya sebuah undang-undang,qanun juga berisi peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat yang bernaung dibawahnya serta memuat hukuman-hukuman bagi yang melanggarnya atau yang menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun,perbedaannya terletak pada esensinya. Qanun berisikan peraturan yang menyangkut dengan syariat islam dan hukumannya juga berpedoman pada hukuman-hukuman berdasarkan hukum islam yang sebenarnya.

Aceh dan Kesejahteraan Otsus Aceh menemukan titik ideal dalam UUPA 11/2006 setelah sebelumnya sempat berusaha menemukan pola sejak awal reformasi melalui TAP MPR IV/1999 yang diwujudkan dalam UU 18/2001. Pada pelaksanaan UU sebelumnya, Otsus Aceh tak berjalan dengan baik karena konflik bersenjata masih tinggi dan masalah identitas belum tuntas. Hal ini terasa sangat berbeda dengan pelaksanaan UUPA yang disepakati semua pihak. Sekitar 87 persen kesepakatan dalam MoU Helsinki tercantum dalam UUPA dengan beberapa penyesuaian. Keberhasilan terbesar pelaksanaan otsus Aceh adalah tertransformasinya kekuatan GAM dalam struktur pemerintahan modern dalam NKRI.

Lembaga adat mulai dari tingkat gampong sampai provinsi, meski tak memiliki hak veto dalam politik lokal telah mampu menjadi penasehat penting dalam pembangunan berkesejahteraan. Salah satu ganjalan hanyalah posisi Wali Nanggroe yang merupakan lembaga yang muncul pada saat konflik. Dana Otsus yang telah diberikan ke Aceh dalam empat tahun terakhir dalam beberapa hal telah digunakan untuk peningkatan kesejahteraan. Setiap tahun, Pemerintah Aceh menganggarkan sekitar 400 milyar untuk menjamin seluruh penduduk Aceh yang memiliki KTP dan KK Aceh dalam skema asuransi. Ini langkah maju dalam sistem kesehatan nasional yang selama ini dasarkan pada pola residu dan bukan universal.  Dana otsus juga telah membantu ribuan anak korban konflik dan pelajar Aceh untuk mengenyam pendidikan gratis melalui skema beasiswa di dalam dan luar negeri. Meski demikian, pengelolaan dana otsus Aceh dibarengi dengan lemahnya kapasitas “memerintah” Pemerintah Aceh. Ini terlihat dari tingginya anggaran yang tidak dipakai: sekitar 1 trilyun per tahun. akibat buruknya relasi hubungan provinsi-kabupaten/kota dalam pengelolaan dana otsus.  Ditengah kekurangan itu, secara umum, otsus Aceh telah mengarah kepada penciptaan kesejahteraan. Dengan mekanisme pengawasan yang lebih tertata dan keseriusan dalam mengelola asimetrisme lewat regulasi yang lebih teknis, Aceh tak butuh waktu lama untuk bersaing dengan provinsi lain di Indonesia.

  1. Otonomi Khusus daerah Papua dan Papua Barat

Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Bagi Provinsi Papua, Otonomi Khusus sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) terdiri dari 79 pasal yang secara khusus mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus. Seiring dengan pemekaran provinsi Papua menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat, paket UU ini kemudian  yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 57 dan TLN No. 4843).

Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-undang ini adalah :

  1. Pertama, pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan;
  2. Kedua, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar;
  3. Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri:
    1. partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan;
  4. Keempat, pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.

Papua Barat

  1. pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; dan
  2. penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat.

Ada tujuh butir Nilai-nilai Otonomi Khusus Papua. Nilai-nilai dasar yang dimaksud adalah :

  1. Perlindungan terhadap Hak-hak Dasar Penduduk Asli Papua
  2.  Demokrasi dan Kedewasaan Berdemokrasi
  3. Penghargaan tehadap Etika dan Moral
  4. Penghargaan terhadap Hak-hak Asasi Manusia
  5. Penegakan Supremasi Hukum
  6. Penghargaan terhadap Pluralisme
  7. Persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Orang asli Papua (ras Melanesia) dan penduduk Papua menjadi subjek utama yang akan membangun Papua.

Semangat penyelesaian masalah dan rekonsiliasi diberikan menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masa lalu dengan tujuan memantapkan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia di Provinsi Papua.

  1. Implementasi Otonomi khusus Papua

Cerita untuk Otsus Papua masih saja buram. Tak pernah ada kejelasan tentang desain besar Otsus Papua. Kebijakan yang muncul setelah Otsus, justru membuat jalan pencapaian Otsus semakin jauh. Terakhir, pemerintah membentuk UP4B yang diklaim Julian Pasya (Kompas 28/6/2012) sebagai upaya pendekatan kesejahteraan bagi penyelesaikan persoalan Papua. Jika benar demikian, mengapa Kepala UP4B seorang Jenderal? Selain itu, setiap ada persoalan di Papua, mengapa Menkopolkam, Kapolri dan BIN yang dikirim ke Papua? Mengapa bukan Menkokesra, Mendikbud atau Menkes? Bagaimana mungkin membayangkan kesejahteraan yang dijanjikan untuk Papua diucapkan dari mulut seorang tentara? Sesat fikir ini muncul di semua elemen di tingkat pemerintah. Belum ada upaya serius menciptakan kesejahteraan di Papua. Problema tersebut muncul salah satunya karena persoalan identitas di Papua belum tuntas.

Dana otsus sejak 2002 tidak hanya gagal menghentikan tuntutan merdeka, tetapi justru menyebar di tingkat publik. Jika dulu merdeka hanya tuntutan elit, sekarang menjadi menu obrolan di tingkat rakyat. Wewenang yang mengatur tentang Papua justru menimbulkan masalah baru terkait perebutan wewenan atau saling lempar tanggung jawab. Pembentukan PP sebagai tindak lanjut UU Otsus sangat lambat. Selain itu, perdasus dan perdasi penting juga gagal dibuat. Jakarta menunjuk Papua tak becus memanfaatkan limpahan kewenangan, Papua menunjuk Jakarta karena tak serius menerbitkan aturan pelaksanaan. Di Jakarta, tidak bisa ditemukan pemerintah pusat. Ketika muncul masalah Papua, tidak jelas pembagian kewenangan antara UP4B, Kemendagri, Desk Papua di Menhukam, staf khusus Velix Wanggai atau utusan khusus Farid Husain. Seluruh lembaga ini tidak saling sapa dan duduk bersama mendiskusikan persoalan Papua. Justru aparat keamanan yang dikirim. Persoalan wewenang juga muncul antara Provinsi dan Kabupaten/Kota tergantung mana yang paling menguntungkan. Provinsi berpegang pada UU Otsus, Kabupaten/kota merujuk ke UU 32/2004. Hal ini terjadi karena materi UU otsus yang kurang lengkap dan tak ada peraturan pelaksanaannya.

Pembentukan lembaga yang berkaitan dengan adat di Papua justru menimbulkan masalah baru dan menjadi arena politik elit. Penundaan Pilkada Gubernur Papua disebabkan oleh penafsiran UU Otsus yang dinilai mengambil kewenangan KPUD. Kata “orang asli Papua” akan selalu menimbulkan persoalan. Tindakan afirmatif ras Melanesia justru bertentangan dengan samangat kewarganegaraan yang seharusnya menjadi dasar pembentukan negara modern. Dana Otsus yang demikian besar setelah sepuluh tahun, tak berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan yang signifikan. IPM dan seluruh indeks capaian MGDs Papua tetap berada di peringkat terbawah. Ironisnya, perdasus tentang dana Otsus tidak dibuat. Evaluasi Pemerintah terhadap Otsus yang seharusnya dilakukan tiga tahun setelah diberlakukan, sampai kini tak ada. Menariknya, dana otsus tetap disalurkan. Di tingkat pemerintah pusat, tidak ada keseriusan untuk menelisik dana otsus. Temuan BPK tentang penyelewengan dana Otsus berjumlah 380 milyar tak pernah diusut tuntas. Bagi elit Papua, dana otsus dianggap uang mahar dan uang darah sehingga tak perlu dipertanggungjawabkan. Baik pemerintah pusat maupun elit Papua sepakat, dana otsus tak perlu diusik karena itulah sumbangan NKRI agar Papua tak merdeka.

  1. Perbedaan antara Otonomi Khusus Provinsi Aceh dan Provinsi Papua

ASPEK

UU NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG  OTONOMI  KHUSUS  PAPUA

UU NO. 18 TAHUN 2004 TENTANG OTONOMI KHUSUS ACEH

Ketentuan Umum

1.     Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua

2.     Peraturan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Perdasi, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3.     Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut MRP, adalah representasi cultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

4.      Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera Daerah dan lagu Daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan. 

5.     Badan Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah sekumpulan orang yang membentuk satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung

6.     Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua

1.     Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh dari   pihak   mana   pun   dalam   wilayah   Provinsi   Nanggroe   Aceh   Darussalam   yang   berlaku   untuk pemeluk agama Islam.

2.     Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.

3.     Mukim adalah  kesatuan    masyarakat hukum dalam   Provinsi Nanggroe Aceh   Darussalam yang   terdiri   atas gabungan beberapa gampong  yang   mempunyai  batas  wilayah    tertentu dan   harta   kekayaan     sendiri,

berkedudukan langsung di bawah Kecamatan/Sagoe Cut atau nama lain, yang dipimpin oleh Imum Mukim atau

nama lain.

4.     Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat    hukum yang merupakan     organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah   Mukim atau nama lain yang   menempati wilayah tertentu,   yang   dipimpin   oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

5.      Lambang   daerah   termasuk   alam   atau   panji   kemegahan   adalah   lambang   yang   mencerminkan   keistimewaan   dan kekhususan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pendapatan Daerah

1.     70% dari royalti pertambangan minyak dan gas akan disalurkan kepada wilayah tersebut

2.     pendapatan royalti sebesar 80% dari hutan dan perikanan

3.     pendapatan dana yang berasal dari Alokasi Dana Umum Nasional – seperti juga yang lainnya dalam otnomi ‘biasa’

4.     Alokasi Dana Umum sebesar 2% untuk pendidikan dan kesehatan

5.     Dana tambahan (jumlahnya belum ditentukan) untuk pembangunan infrastruktur;

1.     pendapatan yang lebih besar dari sumberdaya minyak dan gas sampai 70%. Ketetapan itu melebihi otonomi biasa yang mengatur pembagian pendapatan di mana pemerintah propinsi hanya mendapatkan 15% dari minyak dan 35% pendapatan dari gas

2.     Sumber pendapatan asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, terdiri atas:

a)     pajak Daerah

b)     retribusi Daerah

c)     zakat

d)     hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan

e)     lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Zakat merupakan pendapatan yang membedakan aceh dengan daerah lainnya.

Lembaga Legislatif

1.     Kekuasaan legislatif Provinsi Papua dilaksanakan oleh DPRP.

2.     DPRP       terdiri  atas   anggota     yang    dipilih  dan    diangkat    berdasarkan      peraturan perundang-undangan.

3.     Pemilihan,    penetapan    dan   pelantikan   anggota    DPRP    dilaksanakan    sesuai   dengan peraturan perundang-undangan.

4.     Jumlah    anggota    DPRP    adalah  1¼   (satu  seperempat)    kali  dari  jumlah  anggota  DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

5.     Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan DPRP diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6.     Kedudukan keuangan DPRP diatur dengan peraturan perundang-undangan.

1.     Kekuasaan  legislatif  di  Provinsi  Nanggroe   Aceh   Darussalam    dilaksanakan oleh  Dewan    Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2.     Dewan Perwakilan Rakyat Daerah   Provinsi   Nanggroe Aceh Darussalam  mempunyai fungsi  legislasi,  penganggaran, dan pengawasan kebijakan Daerah.

3.     Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai wewenang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan undang-undang ini. .

4.     Jumlah   anggota   Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah   Provinsi   Nanggroe   Aceh   Darussalam paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari yang ditetapkan undang-undang.

Masyarakat Adat

1.     Pemerintah   Provinsi   Papua   wajib   mengakui,   menghormati,   melindungi,   memberdayakan dan    mengembangkan   hak-hak     masyarakat   adat  dengan     berpedoman  pada  ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

2.     Hak-hak   masyarakat   adat   tersebut   pada   ayat   (1)   meliputi   hak   ulayat   masyarakat   hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

1.     Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan  kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2.     Wali    Nanggroe    dan  Tuha   Nanggroe    bukan   merupakan     lembaga  politik  dan pemerintahan    dalam   Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Lembaga Yang Mengurusi Masalah Persatuan

1.      Dalam   rangka   pemantapan    persatuan   dan   kesatuan   bangsa   di  Provinsi  Papua  dibentuk  Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

2.     Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.      melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

b.     merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi.

1.     Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan  kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2.     Wali    Nanggroe    dan  Tuha   Nanggroe    bukan   merupakan     lembaga  politik  dan pemerintahan    dalam   Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

3.     Selain sebagai symbol bagi pelestaraian penyelengaraan kehidupan masyarakat adat wali nanggroe dan tuha nanggroe juga merupakan alat pemersatu masyarakat

Kekuasaan Kehakiman

1.     Kekuasaan  kehakiman di  Provinsi  Papua    dilaksanakan oleh  Badan    Peradilan   sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.     Di  samping  kekuasaan     kehakiman  sebagaimana      dimaksud  pada   ayat  (1),  diakui  adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu.

3.     Peradilan adat adalah peradilan   perdamaian di lingkungan masyarakat  hukum  adat,yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan

a.      Pengadilan adat disusun menurut    ketentuan hukum adat masyarakat hukum  adat yang bersangkutan.

4.     Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa  perdata  adat   dan   perkara  pidana sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  berdasarkan     hukum  adat masyarakat hukum  adat   yang bersangkutan.

5.     Dalam   hal  salah   satu  pihak  yang   bersengketa    atau   yang   berperkara   berkeberatan    atas putusan   yang   telah   diambil   oleh   pengadilan  adat   yang   memeriksanya   sebagaimana   dimaksud pada    ayat  (3),  pihak  yang   berkeberatan     tersebut  berhak   meminta     kepada   pengadilan    tingkat

1.     Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.

2.     Kewenangan Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

3.     Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.

                                                      

4.     Mahkamah  Syar’iyah sebagaimana    dimaksud  dalam  Pasal 25 ayat  (1)  terdiri  atas  Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Sagoe dan   Kota/Banda    atau nama lain sebagai pengadilan    tingkat  pertama, dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding di ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

5.     Mahkamah Syar’iyah untuk pengadilan tingkat kasasi dilakukan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

6.     Hakim Mahkamah Syar’iyah diangkat  dan diberhentikan oleh  Presiden   sebagai Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman setelah mendapat pertimbangan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Ketua Mahkamah Agung.

Peraturan Khusus Daerah

1.     Perdasus dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama Gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan MRP.

2.     Perdasi dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama Gubernur.

3.     Tata cara pemberian pertimbangan dan   persetujuan   MRP   sebagaimana   dimaksud   pada ayat (1) diatur dengan Perdasi.

4.     Tata cara pembuatan Peraturan   Daerah sebagaimana dimaksud   pada   ayat   (1)   dan   ayat   (2)   diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.     Ketentuan mengenai peraturan-peraturan yang dibuat harus memperoleh pertimbangan dan persetujuan dari Qanun

Lembaga Khusus Yang Ada Di Daerah Otonomi Khusus

1.     Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut MRP, adalah representasi cultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini

[1] UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18b ayat (1)

[2] Wikipedia.Indonesia

[3] Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

 

Sumber: http://muhammadkhalilqusyairi.blogspot.com/