Jayapura, Jubi – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Yunus Wonda, mengatakan pasal 28 Undang-Undang (UU) nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua terjadi multitafsir menyebabkan keberadaan partai politik (parpol) lokal Papua belum mendapat pengakuan dari pemerintah pusat. Meski parpol lokal di Aceh mendapat pengakuan karena merupakan bagian dalam perjanjian Helsinki beberapa tahun lalu, […]
Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat melakukan study banding implementasi undang-undang nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus (Otsus). Study banding diharapkan menghasilkan rekomendasi baku terkait Otsus sudah memasuki 17 tahun. “Rekomendasi nanti dibuat dalam satu bentuk grand design, dipergunakan kedua provinsi dalam menjalankan UU Otsus di seluruh tanah Papua,” kata Kepala Biro Otonomi Khusus Setda Provinsi […]
Pemerintah Provinsi Papua Barat akan mengusulkan revisi terbatas undang-undang nomor 35/2008 tentang otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat. Bisnis.com, MANOKWARI — Pemerintah Provinsi Papua Barat akan mengusulkan revisi terbatas undang-undang nomor 35/2008 tentang otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat. Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Papua Barat Musa Kamudi di Manokwari, Rabu (14/2/2018), […]
Jayapura, Jubi – Wakil Ketua Badan Pembentukan Perdasi/Perdasus DPR Papua, Ruben Magai menyatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak bisa seenaknya menolak sejumlah Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang sudah disahkan DPR Papua bersama pihak eksekutif beberapa waktu lalu dan diajukan kepada Kemendagri untuk mendapat pertimbangan sebelum diberlakukan. Hal itu dikatakan politisi Partai Demokrat tersebut lantaran […]
Jakarta, HanTer – Pemerintah Propinsi Papua dan Papua Barat harus bertanggung jawab terhadap dana otonomi khusus (otsus) yang telah dikucurkan pemerintah pusat. Pasalnya, selama 14 tahun (2002 hingga 2007) dana otsus belum banyak berkontribusi pada tingkat kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. Hal disebabkan karena kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta pola pengawasan yang belum […]
TEMPO.CO, Jakarta – Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang mengatur tentang kekuasaan legislatif Papua oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua digugat ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Lenis Kogoya, selaku pemohon, meminta kepada Mahkamah untuk mengatur secara jelas Pasal 6 ayat (4) UU Otonomi Khusus Papua mengenai syarat keterwakilan suku menjadi anggota DPRP. “Karena, […]