Implementasi UU Otsus

Papua dan Papua Barat studi banding implementasi UU Otsus

Published by on May 17, 2018 | Leave a response
Kepala Biro Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua, Aryoko AF Rumaropen (batik merah) didampingi Ketua MRP Timotius Murib menerima cinderamata dari Kepala Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua Barat, Makambak Mathias - Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat melakukan study banding implementasi undang-undang nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus (Otsus). Study banding diharapkan menghasilkan rekomendasi baku terkait Otsus sudah memasuki 17 tahun. “Rekomendasi nanti dibuat dalam satu bentuk grand design, dipergunakan kedua provinsi dalam menjalankan UU Otsus di seluruh tanah Papua,” kata Kepala Biro Otonomi Khusus Setda Provinsi […]

Kemendagri tak bisa seenaknya menolak Raperdasus

Published by on January 25, 2017 | 1 Response

Jayapura, Jubi – Wakil Ketua Badan Pembentukan Perdasi/Perdasus DPR Papua, Ruben Magai menyatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak bisa seenaknya menolak sejumlah Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang sudah disahkan DPR Papua bersama pihak eksekutif beberapa waktu lalu dan diajukan kepada Kemendagri untuk mendapat pertimbangan sebelum diberlakukan. Hal itu dikatakan politisi Partai Demokrat tersebut lantaran […]

Dana Otsus Papua Digugat, Pemerintah Daerah Harus Tanggung Jawab

Published by on September 15, 2016 | Leave a response

Jakarta, HanTer – Pemerintah Propinsi Papua dan Papua Barat harus bertanggung jawab terhadap dana otonomi khusus (otsus) yang telah dikucurkan pemerintah pusat. Pasalnya, selama 14 tahun (2002 hingga 2007) dana otsus belum banyak berkontribusi pada tingkat kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. Hal disebabkan karena kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta pola pengawasan yang belum […]

UU Otsus Papua Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Published by on November 17, 2014 | Leave a response

TEMPO.CO, Jakarta – Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang mengatur tentang kekuasaan legislatif Papua oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua digugat ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Lenis Kogoya, selaku pemohon, meminta kepada Mahkamah untuk mengatur secara jelas Pasal 6 ayat (4) UU Otonomi Khusus Papua mengenai syarat keterwakilan suku menjadi anggota DPRP. “Karena, […]